RI Mesti Hati-hati Jika Beli Minyak Rusia, Ini Alasannya -

Dilansir Berita Horas.fun – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka peluang membeli minyak dari Rusia. Meski begitu, pemerintah diminta untuk kembali menganalisis biaya-manfaat atau cost benefit analysis (CBA) dari impor tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, saat ini Rusia dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Uni Eropa. Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, AS sendiri melayangkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan dan pembatasan ekspor untuk Rusia.

“Harus diingat juga bahwa sanksi negara Barat terhadap Rusia itu juga tidak hanya minyaknya, tapi juga berkaitan dengan pengapalan, terus juga perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi terhadap pengapalan itu,” kata Fabby saat dihubungi detikcom, Minggu (12/1/2025).

Fabby mengatakan, sanksi negara-negara barat terhadap perusahaan pengapalan dan asuransi juga akan berdampak pada biaya logistik seandainya Indonesia membeli minyak mentah kepada Rusia.

Selain itu, Fabby juga menilai kegiatan impor minyak Rusia memungkinkan Indonesia menerima tekanan dari negara-negara Barat. Menurutnya, impor minyak Rusia akan juga dapat mengganggu hubungan diplomasi Indonesia ke AS dan negara Barat lainnya.

“Apakah Indonesia siap menerima pressure dari negara-negara Barat? Artinya kita membeli minyak dengan harga murah tetapi punya implikasi hubungan kita dengan negara-negara itu, dengan Amerika, dengan Eropa,” ungkapnya.

Selain itu, Fabby juga menekankan ihwal kesesuaian minyak mentah Rusia dengan kebutuhan kilang Indonesia. Ia mengatakan, kilang didesain untuk mengolah minyak tertentu untuk memberikan hasil yang optimal.

“Jadi ketika Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) bilang mau beli, ya, apakah jenis minyak Rusia bisa diolah di kilang kita? Kalau bisa di mana kilang itu dan berapa besar hasilnya,” terangnya.

Fabby menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari impor tersebut. Pasalnya, besar kemungkinan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara Barat merenggang dengan impor tersebut. “Biaya itu artinya bukan hanya biaya finansial, tapi biaya-biaya lain: relasi, hubungan internasional, hubungan antar negara. Itu juga harus dipertimbangkan,” tutupnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, sanksi AS dan negara Barat dilatarbelakangi oleh perang Rusia-Ukraina. Ia menilai, pemerintah perlu melihat kembali larangan-larangan tersebut.

Meski begitu, Fahmy mengatakan Indonesia tidak masuk dalam negara-negara yang dilarang untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. Namun, langkah impor ke Rusia akan mengganggu hubungan diplomasi Indonesia dengan negara Barat, khususnya AS.

“Barangkali akan mengganggu secara diplomatis,” kata Fahmy kepada detikcom.

Fahmy juga mengatakan, AS bisa saja melayangkan sanksi kepada Indonesia dalam bentuk pembatasan ekspor. Karenanya, ia meminta pemerintah untuk memastikan larangan AS untuk membeli minyak dari Rusia.

“Kalau misalnya masih berlaku, barangkali kalau membeli minyak tadi, itu akan mengganggu hubungan diplomatis terhadap Amerika dan Indonesia. Dan barangkali yang akan dilakukan Amerika kalau misalnya itu melanggar larangan tadi, itu larangan ekspor itu akan terjadi,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Indonesia resmi bergabung masuk blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara yang menganut azas politik bebas aktif. Hal ini berarti Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

“Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Baca Sekarang :

Mr. HS